Sudah dibaca 582 kali

Menyimak pengakuan sejumlah orang yang pernah mencalonkan diri jadi gubernur, di televisi, yang mengeluarkan miliaran rupiah, membuat bulu kuduk saya berdiri. Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, habiskan Rp 3 miliar saat pencalonan diri gubernur Sumatera Barat. Abdul Wahab, calon gubernur Sumatera Utara, habis Rp 35 miliar. Marissa Haque mengeluarkan Rp 1 miliar dari kantong pribadi plus Rp 1,5 miliar dari rekan-rekannya saat bertarung dalam pemilihan gubernur Banten.

Kebanyakan uang itu mengalir ke partai politik. Partai politik, singkatnya, bagi sebagian orang, dijadikan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), difungsikan sebagai alat mencari uang. Calon yang terpilih jadi gubernur pun akhirnya berupaya mati-matian untuk mengembalikan uang miliaran rupiah yang habis diisap partai politik. Sistem politik materialistis ini menciptakan banyak koruptor. Namun bukan soal ini yang hendak saya kisahkan.

Tiga tahun lalu, tahun 2009, saat pemilihan calon legislatif (caleg), dua caleg dari dua partai besar menyambangi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nusa Indah Duren Sawit Jakarta Timur, tempat saya mengajar. Saya terkagum-kagum sendiri dengan “reputasi” PAUD Nusa Indah. Bagaimana bisa PAUD di sebuah kampung jadi salah satu lokasi kampanye dua caleg partai besar?

Caleg pertama bernama Selamat Nurdin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia kini Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Caleg kedua bernama Hayono Isman dari Partai Demokrat, kini anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya tidak tahu bagaimana proses mereka memilih kampanye di Kampung Cilungup. Namun saya yakin ini merupakan “kepintaran” pengurus Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Duren Sawit dalam meyakinkan tim kampanye dua caleg tersebut. Dan saya tak tahu imbalan apa yang mereka terima atas keberhasilan memberi tempat dan massa.

Kami, pengurus PAUD, tak terlibat dan dilibatkan dalam proses tersebut. Kami hanya menerima instruksi dari pengurus RW bahwa pada hari yang telah ditentukan, yaitu usai kegiatan belajar-mengajar PAUD digelar, orangtua siswa tidak boleh pulang dulu. Harus menyimak kampanye caleg partai. Menghadapi kondisi yang tak punya pilihan begitu, akhirnya kami berpikir pragmatis saja: keuntungan apa yang bisa kami dapatkan dari kedatangan mereka. Harus ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan.

Perlu diketahui, pendirian PAUD Nusa Indah pada Februari 2008 merupakan inisiatif warga Kampung Cilungup. Warga kampung kebanyakan miskin, tak mampu menyekolahkan anak balitanya ke Taman Kanak-kanak yang berbiaya tinggi. Lokasi belajarnya di Balai Warga yang sempit dan harus menutup jalan gang jika kegiatan belajar-mengajar digelar.

Orangtua murid ditarik iuran Rp 10.000 per bulan. Dalam seminggu ada tiga kali pertemuan. Namun percayalah, untuk mendapatkan iuran itu saja sulitnya minta ampun. Belakangan kami ketahui, orangtua lebih mengutamakan uang jajan anak yang melebihi Rp 1.000 per hari dan jatah rokok sang ayah. Ini salah satu masalah yang dihadapi orang kampung.

Jadi jangan salahkan kami jika berpikir pragmatis. Mengandalkan masyarakat untuk pengadaan alat belajar sangatlah sulit. Pemerintah pun absen. Sejak awal berdiri hingga akhir 2010, tak ada bantuan pemerintah, kelurahan sekalipun.

Bu Pepen, pengurus PAUD dan Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), berinisiatif membuat proposal. Proposal isinya permohonan bantuan pengadaan sarana-prasarana pembelajaran PAUD.

Caleg PKS tak beri apa-apa selain seorang psikolog yang membagi gratis ilmu bagaimana mendidik anak. Sementara caleg Demokrat memberi sumbangan Rp 100 ribu per bulan untuk operasional PAUD dan beberapa pasang kursi dan meja belajar—istri Hayono Isman memberi sumbangan rutin kepada sejumlah PAUD.

Sumbangan itu, sekecil apapun, sangat berharga dan kami syukuri. Ibu-ibu orangtua siswa dapat tambahan ilmu baru—kegiatan ini pun diteruskan jadi kegiatan rutin Bina Keluarga Balita (BKB)-PAUD dengan mengundang psikolog lain. Dana Rp 100 ribu per bulan bermanfaat untuk tambah-tambah biaya operasional. Sejumlah pasang kursi dan meja belajar juga memberi kesempatan lebih banyak siswa dapat duduk dengan layak saat belajar—sebelumnya siswa belajar di atas tikar.

Belakangan, usai pemilu, PAUD Nusa Indah juga dikunjungi lima anggota dari Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta yang sedang reses. Setelah sosialisasi dan berdiskusi dengan masyarakat di Balai Warga, kami menggiring mereka untuk mengunjungi bangunan PAUD Nusa Indah yang sedang dibangun di atas kebun. Tentu saja, setelah itu, minta mereka untuk beri bantuan.

Layak jual
Kembali ke pertanyan di atas, reputasi apa yang dimiliki PAUD Nusa Indah sehingga “layak jual”?

Berikut ini fakta-faktanya. Alat pembelajaran sangat terbatas. Latar belakang ekonomi orangtua siswa mayoritas berpendapatan rendah (sopir, tukang lemari, buruh cuci, pembantu rumah tangga, pekerja bangunan, pekerja serabutan). Latar belakang pendidikan orangtua pun maksimal lulusan SMA—latar belakang ini berpengaruh pada pola asuh anak di rumah.

Namun, tiap mengikuti lomba PAUD dan TK, siswa-siswi PAUD Nusa Indah selalu mengukir prestasi. Ini tentu menjadi kebanggan tersendiri bagi orangtua dan guru. Kegiatan di luar pun, oleh pengurus PAUD, diupayakan rutin digelar, seperti berenang dan wisata murah meriah. PAUD Nusa Indah pun sudah menelurkan sejumlah alumni yang berhasil meneruskan pendidikan ke jenjang SD.

Barangkali beberapa pencapaian itulah, ditambah biaya pendidikan yang sangat murah, masyarakat seakan berlomba-lomba memasukkan anaknya ke PAUD Nusa Indah. Tiap penerimaan siswa baru, selalu saja jumlahnya fantastis dan membeludak. Kuota yang telah ditetapkan selalu dilanggar karena tak tega menolak siswa.

Saya mendengar pengelola TK yang tersebar di kampung Cilungup ketar-ketir. Kabarnya pula sebuah PAUD yang baru berdiri dan dikelola swasta gulung tikar lantaran kekurangan siswa. PAUD Nusa Indah seperti menjadi “ancaman” bagi bisnis pendidikan.

Beberapa pengurus RW mendengar pujian warga terhadap prestasi PAUD Nusa Indah. Barangkali itulah yang membuat mereka berani “menawarkan” PAUD Nusa Indah sebagai sasaran kampanye.

Di tengah berbagai keterbatasan upaya untuk terus bertahan dan menjaga kualitas, kesadaran untuk mengelola PAUD secara profesional terus bergelora di kalangan pengurus dan guru. Memang, mestinya, kampanye di lembaga pendidikan tidak boleh. Namun, jika itu terpaksa terjadi, apa boleh buat.

Tangerang, 17 Februari 2012