Sudah dibaca 255 kali

Beri Buku

Saya menyerahkan buku kepada Plt. Kepala SMPN 6 Martapura Sahid saat monev USBN SMP di Martapura, Kabupaten Banjar, Selasa (18/4/2017).

Bicara soal minat baca masyarakat Indonesia, kita punya cukup koleksi data yang bikin prihatin. Sebut saja, misalnya, yang sering jadi rujukan, yaitu survei Unesco pada 2012 yang menyebutkan bahwa dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang membaca serius.

Survei terbaru yakni, sebagaimana dirilis Central Connecticut State University, Amerika Serikat, pada Maret 2016, dengan tajuk Most Literate Nations in the World, tingkat kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia berada diurutan ke-60 dari 61 negara yang disurvei (jpnn.com, 13 April 2016).

Masih berdasarkan laporan tersebut, terkait keberadaan perpustakaan atau infrastruktur literasi, Indonesia diurutan ke-36, di atas Korea Selatan (42), Malaysia (44), Jerman (47), Belanda (53), bahkan Singapura (59). Artinya, bangunan perpustakaan lebih banyak berdiri di Indonesia ketimbang negara-negara dengan tingkat literasi tinggi itu.

“Ini artinya Indonesia rajin membangun proyek perpustakaan. Tetapi tidak difungsikan dengan optimal,” kata Anies Baswedan, Mendikbud saat itu, sebagaimana dilansir jpnn.com—kini Anies Gubernur terpilih DKI Jakarta yang akan dilantik pada Oktober 2017 mendatang. Makanya ia ingin membangun budaya baca di sekolah dengan menerbitkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, hingga munculah Gerakan Literasi Sekolah.

Rendahnya minat baca juga berpengaruh pada industri perbukuan: karena minat baca rendah, orang jadi malas baca buku sehingga penerbit tidak banyak memproduksi buku. Menurut Ikatan Penerbit Indonesia (2015), penerbit Indonesia rata-rata memproduksi 30 ribu judul buku per tahun. Sehat? Tidak!

Menurut Asosiasi Penerbit Internasional (International Publishers Association), sehat-tidaknya industri penerbitan di suatu negara dapat dilihat dengan membandingkan jumlah buku rata-rata terbit per sejuta penduduk di negara itu.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sekitar 255.461.700 jiwa. Maka, judul buku baru yang terbit di Indonesia per tahun adalah 8 buku per sejuta penduduk. Angka ini kalah jauh dibandingkan dengan Thailand (168), Filipina (93), bahkan Kenya (11).

Padahal potensi pasar buku di Indonesia sangat besar. Kita potret potensi di jalur pendidikan formal saja. Berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2016/2017 yang dirilis Kemendikbud, jumlah peserta didik TK 4.605.809 orang, SD 25.618.078 orang, SMP 10.145.416 orang, SMA 4.659.542 orang, SMK 4.682.913 orang, dan SLB 121.244 orang. Total 49.833.002 orang.

Sedangkan jumlah kepala sekolah+guru TK 329.102 49.833.002, SD 1.586.127 orang, SMP 622.781 orang, SMA 294.872 orang, SMK 276.099 orang, dan SLB 24.657 orang. Total 3.133.638 orang.

Seandainya satu siswa butuh baca 1 judul buku dan satu guru juga demikian dalam setahun, bisa dibayangkan jumlah buku yang mereka butuhkan dibandingkan dengan jumlah pasokan yang ada.

Itu perhitungan individual. Mari kita lihat perhitungan kelembagaan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, koleksi perpustakaan per satuan pendidikan SD/MI seharusnya 840 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi. Sedangkan di SMP/MTs dan SMA/MA yaitu 870 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi per satuan pendidikan.

Mari kita konfirmasi kebutuhan buku per satuan pendidikan dengan jumlah satuan pendidikan. Menurut data Kemendikbud, pada 2016/2017, jumlah SD: 147.503 sekolah, SMP 37.763 sekolah, dan SMA 13.144 sekolah.

Sementara, berdasarkan data Kementerian Agama, pada 2016  jumlah Madrasah Ibtidaiyah 24.560 sekolah, Madrasah Tsanawiyah 16.934 sekolah, dan Madrasah Aliyah 7.843 sekolah.

Sudah bisa dibayangkan, kan, berapa jumlah kebutuhan buku per satuan pendidikan?

Kenyataannya, di lapangan, beragam faktor membuat kondisi ideal sulit tercapai. Terutama faktor geografis. Di negeri kepulauan ini, masih banyak sekolah yang sulit dijangkau dengan jalur darat, air, dan udara. Artinya, akses kepada buku juga sulit. Bagaimana solusinya?

Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad punya solusi. Ia mengimbau pegawai Ditjen Dikdasmen, saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke daerah, untuk membawa buku dan menyumbangkannya ke perpustakaan sekolah. Imbauan ini disampaikan saat acara Anugerah Literasi Prioritas di Jakarta, 20 Maret 2017.

Barangkali solusi ini bersifat lokal dan tidak berdampak besar bagi peta persebaran buku di tanah air, tapi ini hal realistis yang mudah dilakukan: mulai dari diri sendiri, dari yang kecil, dan dari yang terdekat.

Jumlah perjalanan dinas dan monev di satu unit utama, bahkan kementerian, sangat banyak, mencapai ratusan per tahun. Pegawai yang terlibat juga banyak. Mereka menjelajah dan menyambangi mulai dari perkotaan, pedesaan, hingga kawasan 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

Proyek rintisan ini bisa jadi contoh bagi kementerian lain. Bisa dibayangkan ribuan pegawai kementerian yang ada di Jakarta melakukan perjalanan dinas dan monev ke daerah, membawa buku dan membagikannya ke perpustakaan sekolah, taman bacaan masyarakat, dan komunitas literasi lainnya.

Jika ada mobilitas manusia di tiap Hari Raya alias mudik Lebaran dari kota ke desa, di mana semua orang dan instansi sibuk berpartisipasi menyukseskannya, maka seharusnya ada pula mobilitas buku alias mudik buku. Dahsyatnya, mudik buku bisa dilakukan sepanjang tahun.

Mudik buku dilakukan secara individual namun masif. Siapapun bisa melakukannya. Kapanpun, di manapun, kepada siapapun. Jumlahnya mulai dari satu buku hingga berkardus-kardus buku. Bahkan, ia dapat dikolaborasikan dengan mudik Hari Raya: selain rupiah, pakaian, dan perhiasan, salah satu ‘oleh-oleh’ yang dibawa untuk keluarga di daerah adalah buku.

Jakarta dan sekitarnya, di negeri ini, adalah surga buku. Toko buku banyak berdiri, rata-rata di mal. Di sejumlah toko buku, pesta diskon digelar tiap hari. Pameran buku yang selalu obral harga juga digelar periodik tiap tahun. Maka tidak ada alasan bagi pegawai yang bekerja di Jakarta untuk tidak membeli buku dan menyumbangkannya ke daerah. Mereka dapat menyisihkan sekian puluh ribu rupiah dari honor perjalanan dinas dan monev untuk menyumbang buku.

Mudik buku bukan satu-satunya solusi. Masih banyak solusi lain yang kreatif dan inovatif, baik yang sudah maupun belum ditemukan dan dijalankan. Buku merupakan sarana vital bagi terwujudnya peradaban, maka distribusinya pun harus dilakukan dalam sebuah gerakan bersama yang melibatkan banyak unsur.

Jadi, jangan hanya prihatin terhadap minat baca masyarakat. Tanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Mendapatkan buku yang bagus dan berkualitas adalah hak setiap warga negara. Pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu memenuhinya.

Selamat Hari Buku Sedunia!

Tangerang, 23 April 2017